Tugas PKN "Demokrasi Terpimpin"

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan tentang

DEMOKRASI TERPIMPIN

DEKRIT PRESIDEN

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :

Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Dekrit Presiden 1959 - Dimulainya Masa Demokrasi Terpimpin

PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannyaDekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Disebut DemOkrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.

Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :

Kebebasan partai dibatasi

Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.

Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Tugas Demokrasi terpimpin :

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.

Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :

Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.

Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Kelebihan Demokrasi terpimpin :

Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.

Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

 Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Nama Anggota :

·         Avista Apriliyani

·         Heni Vauziah

·         Natasha G.

·         Nadia Kresentia

·         Nur awani

·         Putri J.A

·         Silvia S.

·         Widya P.U

Kelas:  XI IPA 3